Pola Pemukiman di Kawasan Talangsemut, Kota Palembang

 I

Selama berdirinya, Kota Palembang yang telah berusia 13 abad lebih telah mengalami perkembangan yang sangat menarik untuk dikaji dalam studi perkotaan. Pada masa Sriwijaya, ketika ditetapkannya kota ini menjadi sebuah pemukiman, Dapunta Hyang Sri Jayanasa dengan cermat menata kota ini sedemikian rupa sehingga menjadi wilayah yang layak untuk dimukimi.

Berdasarkan data arkeologi, perencanaan kota terlihat dari penempatan bangunan-bangunan keagamaannya. Lokasi situs-situs keagamaan tersebut umumnya ditempatkan di daerah yang jarang dilanda banjir atau di lahan yang dikelilingi saluran buatan. Situs-situs arkeologi tersebut umumnya berada di meander Sungai Musi yang berupa tanggul alam atau tanah yang meninggi (Purwanti dan Taim 1995: 65 - 69).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan lokasi pemukiman, Sri Jayanasa menempatkannya sesuai dengan kondisi geografis Palembang, yaitu di lahan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya yang berupa rawa dan sungai. Selain itu Sri Jayanasa juga melakukan kegiatan reklamasi daerah rawa untuk lokasi pemukiman dengan cara menimbun rawa tersebut dan mebuat saluran-saluran air yang bermuara ke Sungai Musi atau anak-anak sungainya (Utomo 1993: B4-1 - B4-9).

Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, kegiatan kota terkonsentrasi di sepanjang tepi Sungai Musi. Sebagian besar aspek pemukiman berlokasi di tepi utara sungai, seperti bangunan keraton, masjid dan pemukiman rakyat. Rumah tinggal berupa rumah panggung dari bahan kayu atau bambu dan beratap daun kelapa. Selain rumah panggung, penduduk kota juga tinggal di rumah rakit yang ditambatkan di tepi Sungai Musi.

Pusat pemerintahan terdapat di keraton yang dilindungi oleh tembok keliling dan sungai yang dikenal dengan nama benteng Kuto Besak. Bidang tanah yang dikelilingi oleh sungai-sungai tersebut merupakan milik kesultanan yang dipakai untuk tempat tinggal keluarga dekat sultan dan pejabat keagamaan. Pemukiman penduduk dibagi-bagi berdasarkan status sosial-ekonomi, keagamaan, kekuasaan dalam pemerintahan, keahlian dan mata pencaharian serta kelompok etnis (Utomo 1993: B3-3 - B3-4).

Setelah dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam, wilayah ini dijadikan daerah administrasi Hindia-Belanda yang dipimpin oleh seorang residen. Pusat administrasi dilokasikan di sekitar Benteng Kuto Besak, yaitu bekas Keraton Kuto Lamo. Di lokasi ini didirikan sebuah bangunan baru yang diperuntukan sebagai kediaman residen. Pada masa ini Benteng Kuto Besak dialihfungsikan menjadi instalasi militer dan tempat tinggal komisaris Hindia-Belanda, pejabat pemerintahan dan perwira militer. Pemukiman di dekat keraton yang dulunya merupakan tempat tinggal bangsawan Kesultanan pada masa ini ditempati oleh perwira-perwira dan pegawai Hindia-Belanda (Sevenhoven 1971: 14).

II

Secara umum pembangunan fisik Kota Palembang yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda dimulai pada awal abad XX M. Berdasarkan UU Desentralisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda, Palembang ditetapkan menjadi Gemeente pada tanggal 1 April 1906 dengan Stbl no 126 dan dipimpin oleh seorang burgemeester, yang dalam struktur pemerintahan sekarang setara dengan walikota. Meskipun demikian burgemeester pertama Kota Palembang baru diangkat pada tahun 1919, yaitu L G Larive.

Sejak saat itu pusat pemerintahan dipindahkan ke lokasi baru, yaitu di sebelah barat Benteng Kuto Besak. Di kawasan ini juga didirikan bangunan-bangunan umum seperti gedung peradilan, kantor pos dan telepon, rumah gadai, sekolah, gereja dan hotel serta tempat-tempat hiburan seperti bioskop dan gedung pertemuan. Pada saat ini pula, tempat transaksi jual beli yang dulunya dilakukan di atas perahu di Sungai Musi atau anak-anak sungainya dipindahkan ke tepi Sungai Musi dengan dibangunnya sebuah pasar permanen yang terletak di sebelah timur benteng.

Dalam tata ruang Kota Palembang pada awal abad XX M ini, dibangun pula lokasi pemukiman orang-orang Eropa yang merupakan warga kelas satu. Sebagai lokasi yang dipilih adalah di sebelah barat pusat pemerintahan. Selain diperuntukan untuk pejabat pemerintahan, rumah-rumah di kawasan ini juga disewakan untuk orang-orang Eropa lainnya. Pada masa ini Pemerintah Hindia Belanda mendirikan pelabuhan baru yang terletak di sebelah timur kota di antara Sungai Belabak dan Sungai Lawangkidul. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan samudra dan antar pulau.

III

Secara fisik, kota merupakan daerah perumahan dan bangunan-bangunan yang merupakan kesatuan tempat kediaman, selain itu kota juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Dalam perspektif sosiologi, kota merupakan salah satu organisasi sosial dari sekumpulan individu dalam jumlah yang cukup besar, sangat kompleks dengan berbagai strategi hidup yang kurang terikat lagi pada pertanian. Kompleksitas kota ditandai dengan makin menajamnya perbedaan sosial yang didasari oleh profesi, status, ras, bahasa dan sebagainya. Gejala perbedaan antar individu tersebut akan terwujud pada pengelompokan masyarakat dalam bermukim (Harkantiningsih et. al 1999:185).

Pengelompokan masyarakat dalam satu kota pada dasarnya dapat dilihat dari tata kota tersebut. Sebagaimana diketahui tata kota adalah suatu pengaturan pemanfaatan ruang kota di mana dapat terlihat fungsi kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan penduduknya maupun kota itu sendiri.

Dalam perkembangannya, terdapat peningkatan kompleksitas Kota Palembang sejak masa awal pemerintahan kolonial Hindia-Belanda sampai ditetapkannya kota ini menjadi staadgemeente. Pada masa awal pemerintahan kolonial Hindia-Belanda tata kota msih meneruskan pola dari masa Kesultanan, yaitu pusat pemerintahan terletak di sekitar Benteng Kuto Besak. Seperti pada masa sebelumnya kaum elit kota juga menetap di sekitar benteng.

Peningkatan pembangunan fisik kota terlihat jelas ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke lokasi baru, yaitu di sebelah barat benteng. Sebagai pusat pelayanan jasa bagi penduduknya di kawasan ini selain didirikan gedung kantor burgemeester didirikan juga bangunan-bangunan fasilitas umum.

Pemukiman penduduk terlihat masih mengikuti pola tata ruang dari masa kesultanan, yaitu berdasarkan status sosial-ekonomi, kekuasaan dalam pemerintahan, keahlian dan mata pencaharian serta kelompok etnis. Penambahan lokasi pemukiman penduduk juga terlihat pada masa ini. Jika pada masa kesultanan kelompok etnis Cina tinggal di rumah-rumah rakit di tepi Sungai Musi, pada masa kolonial pemerintah Hindia-Belanda membolehkan kelompok etnis tersebut menetap di daratan tepatnya di sisi selatan Sungai Musi. Sebagai kelompok penguasa pemerintah Hindia-Belanda juga membangun sebuah kawasan pemukiman baru yang terpisah dari pemukiman-pemukiman penduduk lainnya. Lokasi pemukiman tersebut berada di sebelah barat kawasan pusat pemerintahan, yaitu Talangsemut.

Meneruskan penguasa-penguasa Palembang terdahulu, pemerintah Hindia-Belanda dalam menentukan lokasi penempatan fasilitas kota yang baru juga memperhatikan kondisi tapak wilayah Palembang. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Sri Jayanasa meletakan lokasi pemukimannya di lahan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Pemukiman-pemukiman tersebut kemudian berkembang hingga masa Kesultanan Palembang dan dilanjutkan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Umumnya pemerintah Hindia-Belanda membangun fasilitas-fasilitas kota yang baru juga di lahan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, seperti pemukiman di Talangsemut, pasar dan pelabuhan. Secara geografis lokasi-lokasi tersebut juga dialiri oleh anak-anak Sungai Musi.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada masa kolonial, di Kota Palembang dibangun sebuah pemukiman yang dikhususkan untuk warga keturunan Eropa dan kalangan elit lainnya yaitu di Talangsemut (Peta 1). Secara khusus kawasan ini didirikan seperti umumnya kawasan-kawasan pemukiman di Indonesia yang dibangun pada akhir abad XIX M dan awal abad XX M.

Pada masa itu kawasan yang diperuntukan untuk kalangan elit tersebut dibangun dengan konsep 'kota taman' dimana rumah-rumah tidak didirikan saling berdempetan dengan tepian jalan yang ditanami pohon-pohon, median jalan yang difungsikan sebagai jalur hijau serta ditambah beberapa taman atau lapangan olah raga yang terletak di antara perumahan. Dalam sejarahnya, konsep 'kota taman' ini mulai dikembangkan pada akhir abad XIX M, tepatnya ketika pemerintah Hindia-Belanda merencanakan sebuah pemukiman elit baru di lokasi yang sekarang dikenal dengan kawasan Menteng, Jakarta dan selanjutnya dikembangkan di beberapa kota di nusantara yang menjadi wilayah administrasi pemerintahan Hindia-Belanda (Heuken dan Pamungkas 2001).

Secara umum penerapan konsep 'kota taman' di kawsan Talangsemut terlihat pada pendirian banguan yang tidak saling berdempetan, tepian jalan yang ditanami pohon-pohon serta lahan hijau. Jaringan jalan di kawasan Talangsemut terlihat dibangun dengan tipe lengkung, hal ini dikaitkan dengan keadaan geografis kawasan ini yang berbukit-bukit sehingga bentuk jalannya disesuaikan dengan bentuk lahan setempat (Peta 2, 3, 4).

Bangunan-bangunan pada masa itu, baik bangunan rumah tinggal maupun bangunan umum terutama didirikan dengan gaya arsitektur Art Deco yang merupakan tren pada saat itu. Ciri-ciri gaya arsitektur tersebut adalah berbentuk kaku dan bagian depannya dihiasi oleh bentuk-bentuk geometris yang cukup dominan (Blumenson 1977: 77).

Di Talangsemut selain dibangun rumah-rumah dengan bentuk ‘engkel’ (foto 1), dibangun juga rumah-rumah dengan bentuk ‘kopel’ (foto 2). Bangunan rumah di kawasan Talangsemut umumnya terbagi dua bagian yaitu bangunan induk dan bangunan tambahan yang berada di bagian belakang atau samping bangunan induk. Secara keseluruhan bentuk dasar dari atap bangunan di Talangsemut berupa tipe atap perisai, hipped-roof, gambrel-roof dan atap pelana (foto 3,4,5,6). Pada beberapa rumah yang memiliki atap perisai dibagian puncak atap terdapat hiasan kemuncak yang berbentuk balok (foto 3). Pada rumah kopel yang beratap hipped-roof ada yang memiliki hiasan gable di bagian depannya (foto 2,6). Pada bagian tengah gable terdapat lubang angin berbentuk persegi atau lubang-lubang persegi yang disusun secara vertikal.

Elemen-elemen yang mendominasi bangunan-bangunan di Talangsemut yang mencirikan gaya arsitektur yang berkembang pada awal XX M adalah bentuk lubang angin dan tiang. Bentuk lubang angin pada bangunan-bangunan tersebut umumnya berupa lubang persegi yang bagian tengahnya dipasang profil beton yang mendatar atau profil yang berbentuk melengkung yang dipasang tegak lurus. Pada beberapa bangunan, lubang anginnya berupa hiasan kerawangan bermotif geometris yang berbentuk persegi atau bujursangkar. Tiang pada bangunan-bangunan di kawasan Talangsemut biasanya berbentuk persegi. Pada bagian atas tiang atau bagian tengah tubuh tiang terdapat hiasan profil. Keberadaan tiang ini berfungsi sebagai penyangga atap kanopi teras depan.

Selain bangunan-bangunan yang didirikan dengan gaya arsitektur yang menjadi tren pada masa itu, elemen kota yang mencirikan sebuah kota taman adalah adanya lahan hijau. Dalam hal ini di kawasan Talangsemut, lahan hijau kota dilengkapi dengan danau. Terdapat dua buah danau di kawasan ini yang berfungsi juga sebagai kolam retensi untuk mengendalikan banjir. Dari salah satu danau tersebut dibangun juga saluran air yang bermuara ke Sungai Sekanak.

IV

 Pada awal kolonial Belanda, kebijakan pemerintahan menetapkan adanya pemisahan sistem administrasi pemerintahan antara waraga Eropa dengan pribumi, hal ini juga berlaku dalam menentukan lokasi wilayah pemukiman dimana penetapankan ditentukan berdasarkan kelompok etnis. Meskipun pada akhir abad XIX M, pembaharuan administrasi pemerintah Hindia-Belanda telah menlepaskan konsepsi pengelompokan kelompok etnis ini, dasar pembagian ras dalam soal kependudukan dan susunan wilayah pemukiman tetap dipertahankan (Soekiman 2000: 194).

Dalam hal ini kawasan Talangsemut merupakan salah satu contoh dari kebijakan pemerintah Hindia-Belanda tersebut. Seperti umumnya pemukiman-pemukiman yang dibangun pada awal abad XX M, kawasan Talangsemut juga dirancang tidak mengikuti pola yang diterapkan di negeri Belanda melainkan menerapkan suatu konsep baru, yaitu 'kota taman'. Sejak awal diterapkannya konsep 'kota taman'  di wilayah administrasi Hindia-Belanda, pemukiman ini memang diperuntukan sebagai pemukiman elit.

Meskipun tidak mengikuti pola tata kota  di negeri asalnya, kecenderungan mengikuti tren yang sedang berkembang di dunia pada umumnya dan Eropa pada khususnya ternyata masih dilakukan. Hal ini terlihat dari bangunan-bangunan yang didirikan pada masa tersebut umumnya memiliki gaya arsitektur Art Deco dan De Stijl yang memang sedang menjadi tren pada saat itu.

Tabel 1. Daftar Nama-Nama Jalan di Kawasan Talangsemut

No	Nama Lama	Nama Baru
1.	Raadhuisweg	Jl Merdeka
2.	Nassaulaan	Jl Merdeka
3.	Nassauplein	Jl Taman Talangsemut
4.	Oranjelaan	Jl P A K Abdurrachim
5.	Kerkweg	Jl Gubah
6.	Emmalaan	Jl Ratna
7.	Sophielaan	Jl Joko
8.	Wilhelminalaan	Jl Diponegoro
9.	Prins Hendriklaan	Jl Diponegoro
10.	Julianalaan	Jl Kartini
11.	Willemslaan	Jl Supeno
12.	De Ruyterlaan	Jl Hang Tuah
13.	Trompweg	Jl Hang Suro
14.	Kortenaerweg	Jl Ario Damar
15.	Witte de Wittweg	Jl Pembayun
16.	Van Speykweg	Jl Perwira
17.	Regenteslaan	Jl Gajahmada
18.	Vijverlaan	Jl Tasik
19.	Palmenlaan	Jl Telaga
20.	Stadhouderslaan	Jl Dr Sutomo
21.	Anna Poulownaweg	Jl Thamrin
22.	Alexanderweg	Jl Senopati
23.	Weimarlaan	Jl Kusuma
24.	Florisweg	Jl Jaya
25.	Beatrixlaan	Jl Indra
26.	Fredriklaan	Jl Dr Wahidin
27.	Bernhardlaan	Jl Cipto
28.	Bergenlaan	Jl Cokroaminoto
29.	Bloemenlaan	Jl Raden Fatah
30.	Vogellaan	Jl Cik Bakar
31.	Irenelaan	Jl Teuku Umar
32.	Bukit Besar	Jl J A R Suprapto

Daftar Pustaka

Blumenson, John J G,  1977, Identifying American Architecture. New York: WW Norton & Company.

De Chiara, Joseph dan Lee E Koppelman,1978, Standar Perencanaan Tapak. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Fleming, John, dan Hugh Honour, Nicolaus Peusner, 1977, The Penguin Dictinary of Architecture. New York: Penguin Book Ltd.

Hanafiah, Djohan, 1988, Palembang Zaman Bari. Citra Palembang Tempo Doeloe. Palembang: Humas Pemerintah Kotamadya Daerah Tk II Palembang.

Harkantiningsih, Nanik (et.al), 2000. Metode Penelitian Arkeologi. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Heuken S J, Adolf dan Grace Pamungkas, 2001, Menteng, 'Kota taman' pertama di Indonesia. Jakarta Yayasan Cipta Loka Caraka.

Purwanti, Retno dan Eka Asih P T, 1995, " Situs-Situs Keagamaan di Palembang: Suatu Tinjauan Kawasan dan Tata Letak" dalam Berkala Arkeologi tahun XV - Edisi Khusus - 1995 hal. 65-69.

Sevenhoven, J.L. van, 1971, Lukisan Tentang Ibukota Palembang. Jakarta: Bhratara.

Sukiman, Djoko, 2000, Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVII - Medio Abad XX). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Sumintardja, Jauhari, 1978,Kompendium Sejarah Arsitektur Jilid I. Bandung: Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan.

Tim Penelitian Arkeologi Palembang, 1992. Himpunan Hasil Penelitian Arkeologi di Palembang tahun 1984 - 1992 (belum diterbitkan).

Utomo, Bambang Budi, 1993, "Belajar Menata Kota Dari Dapunta Hyang Sri Jayanasa", dalam Sriwijaya dalam Perspektif Arkeologi dan Sejarah, hal. B4-1 - B4-9

Wiryomartono, A. Bagoes P, 1995, Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia. Kajian Mengenai Konsep, Struktur, dan Elemen Fisik Kota Sejak Peradaban Hindu-Buddha, Islam, Hingga Sekarang. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tulisan ini telah diterbitkan dalam Jurnal "Siddhayatra" volume 7 nomor 2 November 2002 hal 1 -11